Muara Enim (Kemenag Sumsel) — Berlokasi di Aula Kantor Kemenag Kab. Muara Enim pada hari Kamis 28 Agustus 2025 kepala urusan tata usaha (Kaur TU) Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim Abdul Mur Al Islami mengikuti kegiatan Road to HAKORDIA Tahun 2025 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Muara Enim. Pada Kegiatan tersebut pentingnya integritas ASN Kementerian Agama untuk tidak menerima segala bentuk Gratifikasi dari pihak manapun, Kementerian Agama Siap melakukan Pembersihan memerangi Korupsi dari tingkat Pusat hingga daerah.
“Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim H. Abdul Harris Putra yang dalam sambutannya mengatakan peranan kementerian Agama di Kabupaten Muara Enim ini bisa menjadi landasan awal memulai memerangi Korupsi di Lingkungan Kemenag hingga masyarakat, pentingnya komitmen untuk membersihkan Kementerian Agama dari praktik gratifikasi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. H. Abdul Harris Putra mengajak semua pihak di Kemenag untuk menegakkan prinsip-prinsip kejujuran, efisiensi, dan azas manfaat dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Integrity Festival (IntegriFest) Kemenag yang bertepatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025”, jelas Abdul Nur Al Islami.
“Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim H. Abdul Harris Putra juga menambahkan bahwa salah satu langkah utama untuk memerangi korupsi adalah dengan melakukan digitalisasi sistem yang lebih efisien dan menghindari praktik gratifikasi, baik berupa uang, barang, maupun bentuk gratifikasi lainnya yang bisa merusak integritas”, imbuh Abdul Nur Al Islami.
Abdul Nur Al Islami usai mengikuti kegiatan ini menyatakan Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim siap untuk mengikuti arahan dari Kakankemenag dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Muara Enim untuk memerangi Gratifikasi, dalam momentum Peringatatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, seluruh guru dan pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim semaksimal mungkin untuk tidak menerima dan memberi dalam bentuk apapun, Gratifikasi akan diperangi dan laporkan jika terjadi hal demikian, semua yang kita lakukan untuk melayani kepentingan masyarakat. (Kmd)